KULIAH TAMU PRODI MD: RELASI AGAMA, ETNISITAS, DAN KEADILAN KARIR DI MALAYSIA

Prodi Manajemen Dakwah (MD), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Institute of Southeast Asian Islam (ISAIs) menyelengggarakan kegiatan kuliah tamudengan tema “Religion, Ethnicity, and Its Relation to the Career Opportunity in Malaysia”. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang seminar bersama Gedung Pusat Studi lantai 3 UIN Sunan Kalijaga pada hari Kamis (13/4/2018) dengan diikuti sekitar 50 peserta mahasiswa dari program konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Narasumber dalam kuliah tamu ini adalah Yi Xue Fang, M.Sc seorang Associate Researcher dari Departemen Politik dan Peradaban, Fakultas Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia dan dipandu oleh moderator Bayu Mitra A. Kusuma, M.AP, M.Pol.Sc yang tahun lalu melakukan penelitian dengan tema serupa di tiga negara Asia Tenggara. Kuliah tamu ini diharapkan dapat membuka wawasan mahasiswa secara lebih luas dan melebarkan tema-tema riset yang nantinya ditempuh mahasiswa sebagai tugas akhir perkuliahan.

Dalam uraiannya, peneliti wanita yang sedang menempuh program doktoral studi etnik di Universiti Kebangsaan Malaysia tersebut mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah Malaysia belum mampu menciptakan kebijakan yang adil untuk semua kalangan. Komponen utama dari kebijakan di Malaysia adalah tindakan afirmatif atau diskriminasi positif melalui New Economic Policy (NEP) yang menguntungkan Bumiputra baik di sektor ekonomi bisnis maupun politik pemerintahan. Kebijakan afirmatif juga berlaku dalam sektor pendidikan yang dimanifestasikan dengan pembukaan lembaga pendidikan tinggi baru, beasiswa untuk mahasiswa Bumiputra, dan sistem kuota preferensial untuk masuk ke universitas yang selanjutnya sangat berpengaruh dalam kesempatan berkarir.

Di dunia usaha, berbagai lisensi dan fasilitas lain banyak disediakan untuk masyarakat etnis melayu guna mendirikan industri baru dan meningkatkan kepemilikan atas perusahaan swasta. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam prakteknya, kebijakan NEP dipandang sebagai kebijakan yang pro-Melayu, komunitas etnis pribumi terbesar di Malaysia. Memang harus diakui bahwa inisiatif ini memiliki efek positif seperti menurunnya angka kemiskinan, pengangguran dan kematian bayi secara signifikan selama bertahun-tahun. Namun di sisi lain, peningkatan ini juga mendapatkan kritik terus menerus karena juga menciptakan kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar-etnis.

Diskriminasi ekonomi yang dibalut dalam NEP dirasakan oleh kedua etnis minoritas yaitu etnis Cina dan etnis India. Namun, secara general etnis Cina tidak terlalu mempermasalahkan adanya NEP walaupun sebenarnya mereka juga tetap merasa terdiskriminasi. Hal ini karena kemampuan ekonomi dan kesejahteraan etnis Cina masih cukup tinggi. Berbeda dengan etnis India yang sejak awal memang tidak pernah menguasai perekonomian di Malaysia. Itulah kenapa hingga saat ini kelompok etnis India terlihat lebih banyak melakukan demonstrasi atau protes pada pemerintah Malaysia untuk menuntut hak-hak mereka. Seperti misalnya demonstrasi etnis India pada 25 November 2007 yang diikuti oleh sekitar 8.000 orang.

Pada akhirnya muncul pertanyaan, apakah kebijakan NEP ekuivalen dengan Visi Malaysia 2020? Jika mengacu pada Visi Malaysia 2020 yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu,Mahathir Mohamad padatahun 1991, semestinya negara Malaysia akan menjadi negara maju dengan indikator tidak hanya pada bidangekonomi, melainkan juga pada bidang politik, sosial, budaya, agama, serta mengedepankan persatuan nasional. Hal ini agar pertanyaan masyarakat Malaysia “are we going to solve the problems of imbalance socio-economic development?” dapat terjawab dengan adil.

Berita Terkait

Berita Terpopuler