(0274) 512840 | syariah@uin-suka.ac.id
Yogyakarta, 05/09/2023 sepekan setelah pelaksanakan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), dan Sosioalisasi Pembejaran (SOSPEM) mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2... Selengkapnya
Yogyakarta, 4 September 2023 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adakan kegiatan Sosialisasi Program Akademik bagi Wali Mahasiswa Baru atau biasa disebut dengan kegiatan Temu Wali Mahasiswa Baru, untuk tahun angkatan 2023... Selengkapnya
Fakultas Syari'ah dan Hukum kembali kedatangan dosen tamu Dr. Azhar Ibrahim Alwee. Beliau adalah dosen senior dan peneliti di National University of Singapura (NUS). Gawe kali ini digawangi oleh Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, dalam acara yang bertaju... Selengkapnya
Yogyakarta, 19 Juni 2023 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Wates menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Acara pembukaan dilaksanakan di ruang Teckhnoclass Fakultas Sya... Selengkapnya
Pada Senin, 17 Juli 2023, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga berkesempatan menjadi salah satu co-host kegiatan intensive course maqasid methodology yang diadakan oleh Maqasid Institute Indonesia. kegiatan kursus intensif ini diselenggaraka... Selengkapnya
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengadakan workshop lanjutan mengenai implementasi MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Workshop ini dilaksanakan selama tiga hari 16-18 Juli 2023, bertempat di Hotel Cakra Kembang Daerah Ist... Selengkapnya
Kasus korupsi seolah tak ada matinya di negeri ini. Satu belum tuntas, menyembul perkara baru. Ibarat serial telenovela nan menguras amarah dan air mata, begitulah tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daera... Selengkapnya
Baru-baru ini, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah diketok palu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehubungan ihwal itu, salah satu problematika nan cukup krusial, yakni mengenai masuknya delik korupsi dalam KUHP anyar tersebut. Selengkapnya